Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Di negara ini terdapat berbagai macam agama dan suku bangsa, jadi bila Indonesia menjadi negara Islam, itu sama saja dengan memaksakan kehendak sebagian orang saja. Bila melihat masa lalu negeri ini, agama Islam merupakan agama yang datang setelah Hindu dan Budha.
Namun bila melihat kenyataan yang terjadi di negara ini, ada sejumlah kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Salah satunya adalah peristiwa NII (Negara Islam Indonesia) oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang terjadi pada 7 Agustus 1949. NII ini merupakan gerakan politik yang bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara.
Walau gerakan ini tidak berhasil namun negara ini tetap dikuasai oleh Islam disetiap lini pemerintahannya. Hingga kemudian almarhum Bapak Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, melakukan gebrakan dengan memperbolehkan kaum Tionghoa melakukan apa yang mereka yakini diruang publik dan membuat dirinya mendapat gelar Bapak Pluralisme.
Di Indonesia terdapat berbagai organisasi Islam antara lain Nahdatul Ulama (NU) dengan anggota sekitar 35 juta orang dan Muhammadiyah beranggotakan sekitar 30 juta orang lalu ada Front Pembela Islam (FPI) selaku organisasi kemasyarakatan. Walau FPI merupakan organisasi kemasyarakatan, namun FPI kerap melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat dengan dalih agama.
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh FPI mendapat perhatian dari sejumlah organisasi hak asasi manusia baik dari dalam negeri dan dunia. Sejumlah orang pernah melakukan protes agar ormas ini dibubarkan tapi mendapat serangan dari FPI, pemerintah pun bertindak tapi tak berhasil. Sehingga terkadang masyarakat merasa tindakan FPI tidak mencerminkan sikap-sikap ke-Islam-an.
Kerap menyerang dan merusak tempat hiburan malam, rumah makan, rumah peribadatan. Bentrok dengan ormas lain, umat agama lain, bahkan dengan polisi. Masyarakat resah, tapi tak berdaya. Kerap kali protes tentang pembubaran FPI dan ormas serupa digelar, hanya berakhir bentrok antara pendemo dan FPI tanpa bisa dilerai oleh polisi. Pemerintah sempat memutuskan untuk membubarkan FPI tapi hanya jadi angin lalu.
Dan bila menyoroti pemerintah, hampir 99% pegawai kepemerintahan diisi oleh umat Islam mulai dari struktur tertinggi hingga terendah. Sempat beberapa non-Muslim mengisi posisi penting dipemerintahan, dan bisa ditebak, masa jabatannya tak lama. Sehingga secara tidak langsung menghambat langkah demokrasi yang telah diperjuangkan pada masa reformasi dulu.
Namun, belum lama ini gebrakan kembali terjadi lewat pencalonan wakil gubernur dari kaum Tionghoa. Adalah Bapak Basuki Tjahaya Purnama, atau lebih dikenal sebagai Ahok, yang berpasangan dengan Bapak Joko Widodo atau Jokowi maju dalam perebutan kekuasaan tertinggi di wilayah DKI Jakarta. Terpaan badai isu keagamaan berhembus kencang, sejumlah demonstrasi yang mengatasnamakan agama digelar hampir setiap hari.
Badai isu dan sejumlah demonstrasi itu justru membuat masyarakat Jakarta bersimpati dan membuat pasangan Jokowi Ahok menduduki posisi tertinggi di wilayah Jakarta. Ini untuk pertama kali dalam sejarah Jakarta, seorang Tionghoa menjabat posisi tinggi sebagai wakil gubernur. Dan sepatutnya juga hal yang serupa terjadi didaerah lain karena sesungguhnya Indonesia adalah negara pluralisme, bukan negara Islam.
Dimana hal itu sesuai dengan ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
View the Original article
0 comments:
Post a Comment